SAPA sangka pengemis, anak jalanan, gelandangan menjadi komoditi menghasilkan. Buktinya, sudah berpuluh-puluh tahun hal itu dilakukan, dan nyatanya semua dikoordinir oleh segelintir orang yang memang memanfaatkan jasa mereka untuk mengeruk rupiah. Memang, gelandangan dan pengemis (gepeng) menjadi musuh Pemerintah Provinisi (Pemprov) DKI Jakarta.
Berulangkali keberadaan mereka diberangus Tramtib, namun tak perlu makan waktu lama, gerombolan gepeng itu dapat kembali beroperasi.
Jika beruntung, mereka mampu lolos dari kejaran Tramtib, dan jika apes, terpaksa meringkuk di Panti Rehabilitasi milik Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Namun, itu pun tak butuh waktu lama, sebab nyatanya mereka yang tertangkap dapat kembali menghirup udara bebas berkat jaminan sang koordinator yang menjadi mafia pengemis.
Sebagian gelandangan dan pengemis (gepeng) yang membanjiri wilayah Pemprov DKI Jakarta bukanlah murni pengemis dan orang sangat miskin seperti dibayangkan. Apalagi jika melihat fisik mereka yang segar bugar, hanya berbalut pakaian kumel dan sedikit asesoris wajah yang bisa membuat orang iba melihatnya.
Kebanyakan dari mereka memang kaum pendatang yang sengaja memanfaatkan momentum bulan puasa untuk mengais rejeki. Kendati gambaran pahit dikejar Tramtib sudah terbayang, tapi semua itu bukan halangan. Mereka rela berpeluh dan debu hanya untuk menjadi pengemis.
Ibarat sebuah perusahaan, keberadaan gepeng ini ternyata memiliki ‘manajemen’ tersendiri. Mereka sengaja dipekerjaan dengan kewajiban menyetor penghasilan kepada ‘bos’ mereka sebesar Rp15 ribu hingga Rp 20 ribu per hari.
Dalam keseharian mereka juga diberi mess yang lebih cocok dikatakan barak penampungan, dan diberi makan. Tidak tanggung-tanggung, tiap suplier mampu menyetok hingga 150 gepeng. Kebanyakan dari mereka kaum urban yang notabene kantong miskin di beberapa daerah, seperti Indramayu, Karawang, hingga Garut, Jawa Barat. Belum lagi mereka yang datang dari kawasan pantai utara Jawa Barat seperti Cirebon dan Pemalang, Brebes dan Tegal dan Bumiayu, Jawa Tengah.
“Mereka direkrut bergelombang. Kami susah menjaringnya. Sudah ditertibkan, dan menjamur lagi,” ucap Syahrul Effendi, Walikota Jakarta Selatan ketika merazia gepeng, beberapa waktu lalu.
Nyatanya, gelombang pengemis itu merata di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Tak hanya di Jakarta Selatan, tapi juga Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Jakarta Barat. Jumlahnya pun semakin tak terkendali saat memasuki bulan puasa.
Praktis hampir di sudut strategis kota selalu terisi, dan memang mereka oleh koordinator mereka sengaja ditempatkan di berbagai tempat strategis, termasuk masjid, pusat keramaian dan lainnya.
Terkadang, para pengemis membentuk pagar betis menengadahkan tangan mencari ‘hujan’ receh, meski terkadang sedikit memaksa. Terlepas dari mana datangnya para gepeng itu dan hak untuk tinggal di Jakarta, pemandangan ini mengingatkan Prancis zaman Voltaire atau China era Mao Tse Tung.
Kota-kota cantik di negeri itu diserbu pengemis karena di tempat asal mereka sudah tidak menghasilkan akibat kemiskinan yang kuat melanda. Persamaanya dengan Jakarta orde Fauzi Bowo, kebijakan penguasa tetap sama. “Saya akan tertibkan. Mereka belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta,” seloroh Bang Foke panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dengan gaya khasnya.
Bahkan, Fauzi Bowo kembali mengingatkan warganya untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Karena hal tersebut akan memberi untung oknum yang mengorganisasi para pengemis itu. “Kita mengimbau warga sesuai surat edaran agar tidak memberikan uang kepada pengemis. Kami merasa prihatin bahwa masih banyak mereka yang berkekurangan, tapi tidak ikhlas jika orang ini dimanfaatkan orang lain,” katanya di Balaikota Jakarta, baru-baru ini.
Menjelang Ramadan
Pulan Ramadan, memang bulan penuh hikmah. Bulan kasih sayang, dan bulannya bagi kaum muslim berlomba-lomba mencari kebajikan. Momentum ini sengaja dimanfaatkan mereka kaum pengemis untuk mengais rejeki.
Ribuan pengemis dari luar kota didatangkan oleh oknum yang mengeruk keuntungan besar dari bagi hasil mengemis. “Pagi-pagi dengan menggunakan kendaraan bak terbuka mereka diantar ke suatu tempat, ada yang organisir. Baru pada malam hari mereka dijemput,” jelas Foke.
Jika melihat keberadaan mereka, memang miris. Apalagi, tak hanya anak di bawah umur, mereka (pengelola) juga menyewakan bayi sebagai alat memperiba.
Kendati demikian, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan penertiban seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Isinya antara lain larangan untuk berjualan kaki lima di tempat yang dilarang oleh Pemprov DKI Jakarta seperti di trotoar jalan, mengorganisir atau menyuruh orang lain untuk jadi pengemis ataupun pengamen.
Sanksi pidana disebut Gubernur akan diberikan kepada pihak yang melanggar, termasuk warga yang memberikan uang kepada pengemis dan terutama kepada oknum yang mengorganisir pengemis itu.
Hanya saja, sayangnya Perda tersebut kurang disosialisasikan. Sehingga, keberadaannya tidak menjadikan Perda tersebut suatu keharusan. Bahkan, tak sedikit pula warga Jakarta yang mengetahui isi dan sanksi dari Perda dimaksud. Ditambah lagi dorongan hati untuk memberikan sedekah kepada yang tak punya menjadi dalil tersendiri masyarakat untuk tetap memberikan sedekah atau uang kepada pengemis.
Padahal, jika Pemprov lebih menitikberatkan pada sosialisasi Perda itu, terlebih ancaman sanksi kepada pelanggar denda Rp 100.000 sampai Rp 20 juta atau kurungan selama dua bulan penjara, mungkin ‘ngeri’ bagi masyarakat memberikan sedekah kepada pengemis.
Di bulan puasa ini, dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah. Kendati pun beberapa pintu memasuki kota Jakarta dijaga ketat, nyatanya tetap saja Pemprov tak mampu menghalau kedatangan mereka. Apalagi jika melihat fisik dan alasan dari mereka datang ke Jakarta yang bukan untuk mengemis.
Dalam catatan pihak LSM pemerhati masalah sosial, sepekan menjelang puasa, jumlah mereka terus bertambah, sekitar 30 hingga 50 gepeng mendatangi kota ini, sehingga terlihat pemandangan yang berbeda dari hari biasa.
Ironisnya, walau aparat terus melakukan razia, tetap saja mafia penyedia gepeng tidak dapat diberantas. Pantauan Tabloid Sensor di beberapa tempat, masih saja para gepeng berkeliaran didaerah strategis. Contohnya, di jembatan penyeberangan Cawang UKI, Jakarta Timur dan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
Pengemis memadati sisi jembatan itu dengan pakaian compang-camping serta kobokan kecil sebagai media meminta-minta. Nyaris di setiap pelosok dan keramain menjadi ladang bagi mereka mencari rejeki.
Dijadikan Profesi
Nampaknya mengemis memang menjadi profesi. Contohnya Saodah (54), seorang ibu yang selalu duduk di bawah kolong jembatan Slipi, Jakarta Barat dan Asep (31) lelaki buta dan cacat fisik didaerah Cawang UKI, Jakarta Timur. Di pagi hari ibu ini bersama seorang bayi duduk di atas trotoar. Kepulan asap knalpot dan teriknya sinar matahari menjadi hal biasa.
Sedangkan Asep, lelaki buta setengah baya ini sejak pagi telah berada diatas jembatan penyeberangan sambil memegang kobokan berukuran kecil ditangannya. Terlihat seseorang yang masih sehat mengantarnya di tempat itu. Dengan demikian keberadaan para pengemis ini ada yang mengorganisir dan ada oknum yang memperalatnya. Ya, begitulah kehidupan mereka untuk mencari nafkah sehari-hari.
Mereka rela duduk berjam-jam. Sesekali menengadahkan tangannya, mengiba kepada para pejalaan kaki yang berlalu lalang dihadapannya. Memang, tak sedikit pejalan kaki yang lewat merasa iba dan merogoh kantong untuk memberi sedekah. Tapi, tak sedikit pula yang berlalu begitu saja.
Memang, kebanyakan dari mereka berpenampilan tak ubahnya orang sehat. Bahkan, untuk katagori cacat fisik bisa dihitung, lebih banyak kepada mereka yang justru berbadan sehat. Entah karena malas mencari kerja, atau karena faktor lain yang menjadikan mereka berprofesi seperti itu.
Sebenarnya akan lebih aman seandainya sedekah disalurkan kepada tetangga kanan kiri yang benar-benar membutuhkan, atau langsung disalurkan ke masjib atau panti asuhan ketimbang memberikan sedekah kepada pengemis. (tabloid sensor)
